Wawasan Kendari – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari resmi menandatangani Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) Tahun 2026, Senin. Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam penyusunan APBD 2026, sekaligus meneguhkan komitmen pemerintah dan legislatif untuk memperkuat pembangunan daerah.
Penandatanganan Berlangsung Kondusif
Agenda penandatanganan digelar dalam rapat paripurna DPRD Kota Kendari yang dihadiri Wali Kota, pimpinan OPD, serta seluruh unsur pimpinan DPRD. Suasana berjalan kondusif dan penuh kehati-hatian mengingat dokumen KUA–PPAS menjadi arah kebijakan anggaran pada tahun mendatang.
Wali Kota Kendari menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas kerja sama yang solid dan produktif selama proses pembahasan berlangsung.
“KUA–PPAS 2026 disusun dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan kebutuhan pembangunan masyarakat secara komprehensif. Kami berterima kasih atas kolaborasi DPRD dalam menyempurnakan dokumen ini,” ujarnya.
Prioritaskan Layanan Publik, Infrastruktur, dan Pertumbuhan Ekonomi
Dalam KUA–PPAS 2026, Pemkot Kendari menetapkan sejumlah prioritas pembangunan yang difokuskan pada sektor pelayanan publik dan infrastruktur. Arah kebijakan tersebut antara lain mencakup:
-
Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan
-
Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan, drainase, dan fasilitas umum
-
Optimalisasi layanan digital pemerintahan
-
Penguatan perekonomian masyarakat, khususnya melalui UMKM dan sektor informal
-
Penataan kota berkelanjutan dan pengendalian lingkungan
Wali Kota menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas karena menjadi penunjang utama mobilitas masyarakat dan peningkatan ekonomi daerah.
“Investasi pada infrastruktur bukan hanya membangun fisik, tetapi memperbaiki kualitas hidup masyarakat Kendari,” tambahnya.
baca juga: Sekda Kendari Dorong Masyarakat Wundumbatu Kelola Sampah Bernilai Ekonomi
DPRD Beri Catatan Kritis
Ketua DPRD Kendari menyampaikan bahwa pihaknya memberikan sejumlah catatan selama pembahasan, khususnya mengenai efektivitas program prioritas dan pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan.
DPRD meminta agar alokasi anggaran 2026 benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk penanganan banjir, peningkatan ruang terbuka publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami berharap pemerintah memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran dan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegas Ketua DPRD.
Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam kesempatan tersebut, Pemkot Kendari menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 akan dilakukan secara transparan. Seluruh OPD diminta mengikuti mekanisme perencanaan dengan cermat dan menyampaikan program prioritas yang realistis serta berbasis data.
Pihak legislatif juga mengingatkan agar setiap OPD memperbaiki perencanaan dan tidak mengusulkan program yang tumpang tindih atau tidak memiliki indikator kinerja yang jelas.
“Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat mengawasi arah penggunaan anggaran,” ujar salah satu anggota Badan Anggaran DPRD.
Langkah Awal Penyusunan APBD 2026
Penandatanganan KUA–PPAS ini menjadi tahapan penting sebelum masuk pada pembahasan Rancangan APBD 2026. Dengan terselesaikannya dokumen kebijakan anggaran tersebut, pemerintah dan DPRD akan melanjutkan proses penjabaran program dan kegiatan yang akan dibiayai tahun depan.
Wali Kota berharap dokumen yang telah disepakati dapat menjadi instrumen perencanaan yang kuat untuk mendorong percepatan pembangunan Kota Kendari.
“Harapan kita, APBD 2026 dapat menjadi APBD yang pro-rakyat, adil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tutupnya.
