Wawasan Kendari — Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sulawesi Tenggara mengungkapkan bahwa aktivitas penebangan hutan mangrove di pesisir Kendari yang belakangan menuai perhatian publik ternyata dilakukan untuk pembangunan rumah pribadi Gubernur Sultra. Temuan ini memperkuat desakan masyarakat dan pegiat lingkungan agar pemerintah segera menghentikan segala aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem pesisir.
DLHK: Penebangan Teridentifikasi untuk Pembangunan Rumah Pribadi
Kepala DLHK Sultra menjelaskan bahwa hasil penelusuran di lapangan menunjukkan adanya penebangan sejumlah pohon mangrove yang berada di wilayah pesisir teluk. Lokasi tersebut disebut berada dalam kawasan yang seharusnya mendapat perlindungan karena memiliki fungsi ekologis penting.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin terkait aktivitas tersebut.
“Kami pastikan tidak ada izin dari DLHK. Informasi yang kami peroleh di lapangan, penebangan dilakukan untuk pembangunan rumah pribadi Gubernur,” ujarnya.
DLHK kini tengah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan proses penanganan dilakukan sesuai aturan.
Mangrove Memiliki Fungsi Vital, Aktivitas Penebangan Picu Kekhawatiran
Pakar lingkungan menilai penebangan mangrove dapat menimbulkan dampak serius di masa depan. Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pesisir dari abrasi, gelombang besar, hingga banjir rob. Selain itu, kawasan tersebut juga menjadi habitat berbagai spesies laut yang penting bagi keberlanjutan ekosistem perairan.
Aktivis lingkungan di Kendari bahkan menyebut bahwa kerusakan yang ditimbulkan sangat mengganggu upaya pemerintah menata kembali kawasan Teluk Kendari yang selama ini mengalami sedimentasi parah.
Baca juga: Wali Kota Kendari Hadiri Rakorda TPID Sultra 2025
Masyarakat Pertanyakan Etika dan Keteladanan Pejabat Publik
Beberapa warga mengaku kecewa dan mempertanyakan keteladanan pejabat pemerintahan dalam menjaga lingkungan. Menurut mereka, pejabat seharusnya memberi contoh positif dalam mematuhi aturan pemanfaatan ruang dan kawasan lindung.
Sejumlah organisasi pemuda dan komunitas pecinta lingkungan juga berencana menyampaikan aspirasi mereka kepada DPRD dan instansi terkait agar kejadian serupa tidak terulang.
Pemerintah Diminta Bertindak Tegas dan Transparan
Pengamat tata ruang menilai pemerintah harus segera mengambil langkah cepat untuk menghentikan aktivitas tersebut sekaligus melakukan investigasi mendalam. Transparansi proses penanganan menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
DLHK berjanji akan membuka hasil investigasi dalam waktu dekat setelah seluruh proses identifikasi dan verifikasi selesai dilakukan.
Penutup
Kasus penebangan hutan mangrove di Kendari ini menambah daftar panjang persoalan lingkungan yang berkaitan dengan pembangunan di kawasan pesisir. Dengan adanya temuan bahwa kegiatan tersebut diduga untuk keperluan rumah pribadi pejabat, masyarakat kini menunggu ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan tanpa pandang bulu.
