Wawasan Kendari – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Melalui forum diskusi yang digelar bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta aparat penegak hukum (APH), Pemkot Kendari membahas sejumlah langkah strategis untuk mencegah sekaligus menangani berbagai kasus kekerasan yang masih marak terjadi di masyarakat.
Komitmen Pemkot Kendari
Penjabat Wali Kota Kendari menegaskan bahwa isu perlindungan perempuan dan anak tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurutnya, pemerintah wajib hadir untuk memastikan setiap korban mendapatkan akses keadilan, pendampingan, serta perlindungan secara menyeluruh.
“Perempuan dan anak adalah kelompok rentan yang sering kali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, hingga eksploitasi. Oleh karena itu, Pemkot Kendari perlu bersinergi dengan semua pihak agar penanganannya lebih efektif,” ujarnya.
Kolaborasi dengan LSM dan APH
Dalam pertemuan tersebut, LSM yang selama ini bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak menyampaikan berbagai temuan di lapangan, termasuk masih rendahnya pelaporan kasus akibat stigma sosial dan rasa takut korban.
Sementara itu, aparat penegak hukum menegaskan pentingnya mempercepat proses hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku. Kolaborasi ini diharapkan dapat menutup celah hukum sekaligus memperkuat layanan terpadu untuk korban.
“Kami siap bekerja sama dengan pemerintah dan LSM untuk memastikan tidak ada kasus yang diabaikan. Perlindungan hukum harus berjalan beriringan dengan pemulihan psikologis korban,” kata perwakilan kepolisian yang hadir.
Baca juga: Kanwil Kemenkum Sultra Terima Kunjungan Parpol Bahas Legalitas dan Pendaftaran Nama Partai Politik
Tantangan di Lapangan
Meski berbagai kebijakan sudah ada, masih banyak tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah minimnya pemahaman masyarakat soal mekanisme pengaduan. Tidak sedikit korban yang memilih diam karena takut dikucilkan atau tidak percaya proses hukum berjalan adil.
Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun tenaga pendamping, menjadi catatan penting yang perlu segera diatasi.
Harapan ke Depan
Melalui forum ini, Pemkot Kendari berharap dapat melahirkan rekomendasi nyata, seperti pembentukan pusat layanan terpadu, peningkatan kapasitas pendamping, hingga penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan.
“Kami ingin Kendari menjadi kota yang ramah perempuan dan anak, di mana setiap kasus kekerasan bisa direspons cepat, dan korban merasa aman melapor,” ujar Penjabat Wali Kota Kendari.
Dukungan Masyarakat
Tokoh masyarakat yang hadir juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah Pemkot Kendari. Mereka menilai kolaborasi ini menjadi momentum penting untuk membangun kesadaran kolektif, bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama.
