Kendari, Sulawesi Tenggara – Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya dalam mem berantas korupsi melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di awal pekan ini. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemkot Kendari untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi sekaligus mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dari pihak Pemkot Kendari, hadir Penjabat Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, beserta kepala OPD terkait.
Fokus Pada Penguatan Pencegahan Korupsi
“Pemerintah Kota Kendari menyambut baik program KPK dalam pemberantasan korupsi terintegrasi. Kami menyadari bahwa korupsi adalah musuh utama pembangunan. Untuk itu, integritas dan akuntabilitas harus menjadi budaya kerja di seluruh jajaran pemerintahan,” ujarnya.
KPK Dorong Optimalisasi MCP dan SPI
Dalam Rakor tersebut, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, menyampaikan pentingnya daerah untuk mengoptimalkan Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai alat evaluasi keberhasilan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi.
Baca juga: Kolaborasi Apik PT Carsurin dan Triple C Hijaukan Kota Kendari, Tanam 150 Pohon Mahoni
“Kami mengajak seluruh pemerintah daerah, termasuk Kendari, untuk tidak hanya mengejar skor tinggi di MCP, tetapi benar-benar memastikan implementasi kebijakan antikorupsi berjalan dengan baik di lapangan,” ujar perwakilan KPK.
Upaya Konkret Pemkot Kendari
Pemerintah Kota Kendari mengklaim telah melakukan beberapa terobosan nyata dalam mendukung program pencegahan korupsi terintegrasi. Beberapa di antaranya adalah:
-
Digitalisasi perizinan dan layanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
-
Pemanfaatan e-budgeting dan e-planning dalam proses penyusunan anggaran daerah.
-
Penerapan whistleblowing system bagi masyarakat dan pegawai yang ingin melaporkan indikasi korupsi secara aman dan rahasia.
-
Transparansi pengadaan barang dan jasa melalui LPSE dan e-katalog lokal.
-
Optimalisasi pendapatan daerah berbasis teknologi untuk mencegah kebocoran PAD.
Menuju Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Inovatif
Rakor bersama KPK ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam pemberantasan korupsi.
“Kami tidak ingin hanya mengejar penghargaan atau pencapaian skor. Yang terpenting adalah memastikan layanan publik berjalan dengan bersih, efisien, dan tanpa pungli,” tegas Pj Wali Kota Kendari menutup sambutannya.
