Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di Senayan, Jakarta, Jumat. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa belanja negara tahun depan akan mencapai Rp3.842,7 triliun, sebuah angka yang menandai peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Belanja Negara Naik, Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Menteri Keuangan dalam pidatonya menyebutkan bahwa kenaikan belanja negara diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 berada pada kisaran 5,3 hingga 5,6 persen.
“APBN 2026 dirancang sebagai instrumen fiskal yang adaptif, responsif, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Kami ingin memastikan anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujar Menteri Keuangan.
Fokus pada Infrastruktur dan Peningkatan SDM
Anggaran belanja Rp3.842,7 triliun akan diprioritaskan pada beberapa sektor strategis. Pemerintah menyiapkan alokasi besar untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta percepatan transformasi digital.
Beberapa program prioritas antara lain pembangunan jalan dan jembatan di daerah terluar, peningkatan kualitas pendidikan melalui digitalisasi sekolah, serta penguatan layanan kesehatan primer.
“Belanja negara diarahkan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah dan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat,” tambah Menkeu.
Baca juga: Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Kapal Pesiar Rp9,8 Miliar di Sultra
Subsidi dan Perlindungan Sosial Tetap Jadi Andalan
Di tengah tantangan global, pemerintah memastikan bahwa alokasi untuk subsidi energi, bantuan sosial, dan perlindungan masyarakat rentan tetap terjaga. Subsidi listrik, LPG, dan BBM akan tetap diberikan dengan skema yang lebih tepat sasaran.
Sementara itu, program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar, dan bantuan pangan tetap dilanjutkan dengan anggaran yang lebih diperkuat.
“Tidak boleh ada rakyat yang tertinggal dari manfaat pembangunan. APBN 2026 tetap pro-rakyat miskin,” tegas Presiden dalam pidato pengantar.
DPR Apresiasi, Namun Ingatkan Efektivitas
Sejumlah fraksi di DPR menyatakan apresiasi atas rancangan APBN 2026 yang dianggap berpihak pada rakyat kecil dan menjaga stabilitas ekonomi. Namun, DPR juga mengingatkan agar pemerintah meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran serta memperbaiki tata kelola belanja negara.
“Kami tidak ingin anggaran besar hanya berhenti di atas kertas. Harus ada realisasi yang nyata, tepat waktu, dan tepat sasaran,” ujar Ketua Badan Anggaran DPR.
Tantangan Global Jadi Catatan
Pemerintah menyadari bahwa tahun 2026 tidak lepas dari tantangan global, seperti fluktuasi harga komoditas, ketidakpastian geopolitik, hingga perubahan iklim. Oleh karena itu, APBN dirancang dengan fleksibilitas agar mampu merespons dinamika eksternal yang sulit diprediksi.
“Kita harus menyiapkan bantalan fiskal agar tetap tangguh menghadapi guncangan global,” kata Menkeu.
Harapan Rakyat
Dengan disahkannya APBN 2026, masyarakat menaruh harapan besar agar anggaran tersebut benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejumlah warga berharap bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran, sementara dunia usaha meminta agar program pemulihan ekonomi terus diperkuat.
Kesepakatan APBN 2026 ini menegaskan komitmen pemerintah dan DPR untuk menjaga stabilitas fiskal, melanjutkan pembangunan, serta melindungi kelompok masyarakat rentan. Dengan anggaran belanja Rp3.842,7 triliun, APBN 2026 diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.
